RadarSumsel.Com- OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN – Perjuangan masyarakat mempertahankan hak atas tanah leluhur kembali mengemuka di Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat Desa Suka Cinta, Ramakasih, dan Sukajadi yang tergabung dalam Persatuan Jurai Adat Tani Suka Cinta mendorong penyelesaian persoalan tanah ulayat/adat yang dipersoalkan dengan PT Bumi Rambang Kramajaya (PT BRK).
Sebagai langkah konkret, Persatuan Jurai Adat Tani Suka Cinta secara resmi melayangkan undangan mediasi dan klarifikasi kepada pimpinan PT BRK serta Camat Muara Kuang melalui surat Nomor 003/PJAT-SC/XI/2026 tertanggal 7 November 2026.
Surat tersebut menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk memperoleh kepastian mengenai sejarah penguasaan tanah, proses ganti rugi, dokumen pengalihan hak, serta dasar hukum penguasaan lahan yang selama ini dipersoalkan.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut lahan perkebunan, tetapi juga berkaitan dengan sejarah, identitas, hak masyarakat adat, dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
Tiga Desa Bersatu Memperjuangkan Hak Tanah Leluhur
Persoalan tanah ulayat/adat yang dipersoalkan masyarakat Desa Suka Cinta, Ramakasih, dan Sukajadi menjadi perhatian Persatuan Jurai Adat Tani Suka Cinta.
Masyarakat menghendaki adanya keterbukaan mengenai proses penguasaan tanah yang menurut riwayat dan keterangan masyarakat merupakan bagian dari tanah ulayat/adat yang mereka perjuangkan.
Sejumlah persoalan mendasar yang ingin diklarifikasi meliputi riwayat penguasaan tanah, dasar hukum pengalihan hak, dokumen pelepasan atau penyerahan tanah, bukti pembayaran ganti rugi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Masyarakat meminta agar dokumen yang berkaitan dengan tanah yang dipersoalkan dapat diperlihatkan dan diperiksa secara terbuka sehingga setiap persoalan dapat dibahas berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Perjuangan ini melibatkan aspirasi masyarakat dari tiga desa yang mengharapkan adanya penyelesaian secara adil, transparan, dan tidak merugikan hak masyarakat yang dapat dibuktikan.
Cikwan: Kami Menginginkan Penyelesaian yang Adil dan Terbuka
Ketua Persatuan Jurai Adat Tani Suka Cinta, Cikwan bersama Fahrul Rozi Sekretaris, menjadi pihak yang mewakili organisasi dalam memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut.
Dalam pernyataan Cikwan, menegaskan bahwa perjuangan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kepentingan satu kelompok, melainkan aspirasi masyarakat Desa Suka Cinta, Ramakasih, dan Sukajadi.
“Perjuangan ini bukan hanya menyangkut masyarakat Desa Suka Cinta, tetapi juga masyarakat Desa Ramakasih dan Sukajadi. Kami ingin persoalan tanah ulayat/adat ini mendapatkan kejelasan dan penyelesaian yang adil. Tanah yang dipersoalkan memiliki sejarah dan hubungan dengan kehidupan masyarakat,” Tegas Ketua Cikwan dan Sekretaris Fahrul Rozi
Ia juga diharapkan menegaskan pentingnya kehadiran PT BRK dalam forum mediasi untuk memberikan penjelasan mengenai riwayat penguasaan tanah, dokumen pengalihan hak, dan bukti penyelesaian ganti rugi.
Telusuri Sejarah, Keterangan Tokoh Adat, dan Bukti Lapangan
Undangan mediasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Persatuan Jurai Adat Tani Suka Cinta pada Rabu, 28 Oktober 2026, di sekretariat organisasi.
Dalam prosesnya, masyarakat melakukan penelusuran sejarah, menghimpun keterangan tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta mengkaji riwayat penguasaan dan pemanfaatan tanah yang dipersoalkan.
Penelusuran juga mencakup pengumpulan dokumen dan bukti pendukung serta investigasi lapangan di kawasan tanah ulayat/adat Desa Suka Cinta.
Hasil musyawarah dan pembahasan tersebut telah dituangkan dalam berita acara rapat sebagai bagian dari dokumentasi dan dasar penyampaian aspirasi masyarakat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ingin membawa persoalan ke forum penyelesaian yang lebih terstruktur dengan mengedepankan fakta sejarah, bukti administrasi, dan keterangan para pihak.
PT BRK Diminta Membuka Dokumen dan Memberikan Klarifikasi
Melalui surat resmi tersebut, Persatuan Jurai Adat Tani Suka Cinta mengundang pimpinan PT BRK atau perwakilan perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menghadiri mediasi.
Kehadiran pihak perusahaan dinilai penting agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung mengenai dasar penguasaan tanah, dokumen yang menjadi landasan perolehan atau pengalihan hak, serta penyelesaian kewajiban ganti rugi yang dipersoalkan.
Masyarakat juga mengharapkan perusahaan dapat menjelaskan apakah seluruh proses perolehan tanah telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan administrasi pertanahan yang berlaku.
Ruang klarifikasi bagi PT BRK tetap terbuka.
Hingga penyusunan naskah ini, belum terdapat tanggapan resmi perusahaan yang dapat dimuat. Redaksi membuka ruang bagi PT BRK untuk menyampaikan penjelasan, termasuk dokumen dan bukti pendukung terkait persoalan tersebut.
Camat Muara Kuang Diminta Menjadi Fasilitator
Untuk menjamin proses dialog berlangsung netral dan kondusif, Persatuan Jurai Adat Tani Suka Cinta mengusulkan Kantor Camat Muara Kuang sebagai tempat pelaksanaan mediasi.
Camat Muara Kuang diminta memfasilitasi pertemuan, menetapkan jadwal mediasi, serta mengundang seluruh pihak yang berkepentingan.Pemerintah kecamatan diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah.
Masyarakat juga mengharapkan pemerintah desa dan tokoh adat dari Suka Cinta, Ramakasih, serta Sukajadi dapat dilibatkan agar proses pembahasan mencerminkan aspirasi masyarakat yang berkepentingan.
Terkait permintaan tersebut, redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Camat Muara Kuang mengenai kesediaan memfasilitasi mediasi, rencana penetapan jadwal, dan langkah pemerintah kecamatan dalam menindaklanjuti persoalan ini.
Perjuangan Tanah Adat dalam Perspektif Hukum
Dalam perspektif hukum agraria nasional, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur pengakuan terhadap pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam menilai persoalan tanah ulayat, termasuk pembuktian keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah ulayat, sejarah penguasaan, dan hubungan masyarakat dengan tanah yang dipersoalkan.
Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan antara masyarakat dan PT BRK perlu dilakukan melalui pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, termasuk dasar perolehan tanah, proses administrasi pertanahan, bukti pembayaran ganti rugi, serta kejelasan status hak atas tanah.
Kepastian hukum harus diberikan kepada seluruh pihak. Hak masyarakat yang dapat dibuktikan tidak boleh diabaikan, sementara setiap klaim penguasaan tanah juga harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Surat Ditembuskan kepada Presiden hingga Aparat Penegak Hukum
Keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan persoalan tanah ulayat/adat tersebut juga terlihat dari luasnya pihak yang menerima tembusan surat undangan mediasi.Surat tersebut ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Komisi II DPR RI, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Menteri ATR/Kepala BPN RI, Kepala Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Jaksa Agung, dan Kapolri.
Di tingkat daerah, tembusan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil BPN Sumatera Selatan, Kajati Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan, Bupati Ogan Ilir, pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Kapolres Ogan Ilir, serta Kapolsek Muara Kuang.
Surat tersebut juga disampaikan kepada Kepala Desa Suka Cinta, Kepala Desa Sukajadi, Kepala Desa Ramakasih, Kuasa Hukum Persatuan Jurai Adat Tani Suka Cinta, Dr. Hilmin & Partners, serta seluruh media massa.Pelibatan berbagai institusi tersebut diharapkan dapat mendorong perhatian pemerintah dan lembaga terkait terhadap persoalan masyarakat, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Menunggu Respons dan Komitmen Penyelesaian
Kini, masyarakat Desa Suka Cinta, Ramakasih, dan Sukajadi menunggu respons PT BRK serta langkah fasilitasi dari Camat Muara Kuang untuk mewujudkan mediasi.
Masyarakat mengharapkan penyelesaian tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi menghasilkan pembahasan substantif mengenai sejarah penguasaan tanah, dokumen perolehan hak, penyelesaian ganti rugi, dan kepastian hukum.
Perjuangan tersebut bukan semata-mata menyangkut nilai ekonomi tanah, melainkan juga sejarah kehidupan masyarakat, hubungan sosial, sumber penghidupan, serta warisan bagi generasi berikutnya.
Comment