RadarSumsel.com-OGAN ILIR– Aliansi Pejuang Tani Adat Ulak Segara Bersatu secara resmi menyampaikan surat peringatan dan keberatan kepada Direksi PT Bumi Rambang Kramajaya (PT BRK) terkait aktivitas penggalian parit atau kanal yang dilakukan perusahaan di sekitar wilayah perkebunan masyarakat Desa Ulak Segara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. (10/11/26)
Surat tersebut dilayangkan sebagai bentuk keberatan masyarakat terhadap aktivitas penggalian kanal yang dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan tata ruang perkebunan, mengganggu kondisi tanah dan tanaman, serta berdampak terhadap keberlangsungan usaha perkebunan masyarakat setempat.
Aliansi Pejuang Tani Adat Ulak Segara Bersatu dipimpin oleh Tasrin selaku Ketua, Sawiran Jaya selaku Sekretaris, dan Tahron selaku Bendahara. Organisasi ini menjadi wadah perjuangan masyarakat tani adat dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat atas tanah yang mereka persoalkan.
Dalam surat peringatan tersebut, Aliansi menyoroti penggalian kanal dengan kedalaman yang dinilai sangat besar. Aktivitas tersebut dikhawatirkan dapat mengubah kondisi fisik tanah, memengaruhi kawasan perkebunan masyarakat, dan menimbulkan dampak lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Aliansi menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis pembangunan saluran air. Sebab, lokasi yang menjadi perhatian masyarakat tersebut masih berkaitan dengan sengketa tanah antara PT BRK dan masyarakat Desa Ulak Segara yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian secara tuntas.
Minta Aktivitas Dihentikan Sementara
Dalam surat tersebut, Aliansi juga mengingatkan adanya pertemuan sebelumnya pada tanggal dan tempat yang akan dicantumkan dalam dokumen resmi, yang di dalamnya disampaikan agar seluruh aktivitas di lokasi tersebut dihentikan sementara.
Atas dasar itu, masyarakat meminta PT BRK menghormati kesepakatan dan proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung. Menurut Aliansi, aktivitas yang berpotensi mengubah kondisi fisik tanah di wilayah sengketa seharusnya tidak dilakukan secara sepihak sebelum terdapat penyelesaian yang jelas, sah, dan berkeadilan.
Empat Tuntutan kepada PT BRK
Melalui surat peringatan dan keberatan tersebut, Aliansi Pejuang Tani Adat Ulak Segara Bersatu menyampaikan empat tuntutan kepada manajemen PT BRK:
1. Menghentikan sementara aktivitas penggalian parit atau kanal yang berpotensi merusak tata ruang dan perkebunan masyarakat.
2. Tidak melakukan kegiatan penggarapan maupun perubahan kondisi fisik tanah pada wilayah yang masih disengketakan.
3. Memberikan klarifikasi mengenai tujuan pembangunan kanal, kedalaman penggalian, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan perkebunan masyarakat.
4. Mengedepankan penyelesaian sengketa tanah ulayat adat melalui musyawarah, transparansi, dan mekanisme hukum yang berlaku.
Surat Ditembuskan kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, surat peringatan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat dan lembaga negara, di antaranya Presiden Republik Indonesia, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan, Bupati Ogan Ilir, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Kapolres Ogan Ilir, Camat Rambang Kuang, serta Kepala Desa Ulak Segara.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kuasa Hukum Dr. Hilmin & Partners sebagai bagian dari pendampingan hukum terhadap perjuangan masyarakat.
Langkah ini dimaksudkan agar pemerintah dan lembaga terkait mengetahui perkembangan persoalan agraria yang dihadapi masyarakat Desa Ulak Segara serta dapat menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
Dorong Penyelesaian Sengketa secara Adil
Aliansi Pejuang Tani Adat Ulak Segara Bersatu menegaskan bahwa masyarakat menginginkan penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Bagi masyarakat, persoalan tanah bukan hanya menyangkut kepemilikan dan penguasaan lahan, tetapi juga berkaitan dengan sumber penghidupan, keberlangsungan perkebunan, serta hak-hak yang selama ini mereka perjuangkan.
Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mengedepankan dialog dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi selama proses penyelesaian sengketa belum mencapai titik temu. Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi Direksi PT Bumi Rambang Kramajaya terkait surat peringatan dan keberatan tersebut masih perlu dikonfirmasi.
Comment