by

Mulai tahun ini, Guru tak lagi Masuk Kategori PNS

-Nasional-143 views

RadarSumsel.com NASIOANAL – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menegaskan bahwa guru tak akan lagi dimasukkan dalam kategori Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan dialihkan hanya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja (PPPK).

 Kepala BKN Bima Haria Wibisana  mengatakan, atas keputusan Menteri PANRB, Mendikbud, dan BKN, disepakati untuk guru akan beralih menjadi PPPK.

Lebih lanjut  Bima Haria Wibisana mengatakan alasan tidak memasukan dalam kategori CPNS karena biasanya guru ingin pindah lokasi setelah 4-5 tahun menjadi PNS,  Hal tersebut dinilai dapat menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. “Jadi bukan CPNS lagi, ke depan mungkin guru tidak dengan status CPNS tapi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata Bima

Masih menurut Bima Haria Wibisana selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antar daerah secara nasional karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS. BKN sudah berupaya keras menyelesaikan persoalan distribusi guru tersebut, tapi penyelesaiannya tidak pernah berhasil, karena formasi CPNS untuk guru masih terus saja dibuka. “Jadi ke depan, sistemnya akan diubah menjadi PPPK,” kata Bima lebih lanjutnya.

“Negara-negara maju juga melakukan hal yang sama, jumlah PPPK di negara maju itu sekitar 70 sampai 80 persen, dan PNS hanya 20 persen,”. Selama 20 tahun juga,; tegasnya

Disinggung soal PPPK tidak mendapatkan tunjangan (pensiun)  Bima menjelaskan, PPPK dan PNS sebetulnya setara dari segi jabatan. Perbedaan kedua aparatur sipil negara (ASN) itu hanya soal ada atau tidaknya fasilitas tunjangan pensiun. “Bedanya kalau PNS mendapatkan (tunjangan) pensiun, PPPK tidak mendapatkan (tunjangan) pensiun.”

Meski begitu, kata Bima, BKN tengah mengupayakan persoalan itu kepada PT Taspen, sehingga PPPK pun bisa menerima tunjangan pensiun seperti PNS.

“Jadi kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jika memang PPPK ingin, maka bisa dipotong iuran pensiunnya. Sehingga berhak juga mendapatkan tunjangan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan,” tuturnya.

Disisi lain keputusan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menuai protes dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Menurut Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, keputusan tidak merekrut guru PNS mungkin masih bisa diterima jika hanya berlaku untuk formasi tahun 2021,

Namun, jika keputusan tersebut bersifat permanen, dimulai 2021 sampai tahun-tahun berikutnya, keputusan tersebut menjadi beban dan melukai para guru, honorer, calon guru yang sedang menjalani pendidikan di kampus keguruan, karena menjadi PNS merupakan cita-cita mereka,” tegasnya. (FDL)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *