RadarSumsel.com-JAKARTA- 11 NOVEMBER 2026 Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumatera Selatan (AMUK SUMSEL) menyatakan sikap tegas terhadap penanganan perkara hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin terhadap Aswandi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 9 November 2026.
Sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen memperjuangkan keadilan serta kepastian hukum, AMUK SUMSEL akan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, RS Adhyaksa, Jakarta Timur.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, pukul 13.30 WIB hingga selesai, dengan estimasi massa sekitar 40 orang. Aksi dipimpin oleh M. Sigit Muhaimin selaku penanggung jawab dan Ulil Musthofa sebagai koordinator lapangan.
JAMWAS JANGAN TUTUP MATA, PENGADUAN MASYARAKAT BUKAN SEKADAR SURAT DI ATAS MEJA!AMUK SUMSEL menyoroti belum adanya kejelasan tanggapan dari JAMWAS RI terhadap dua kali penyampaian surat permohonan keadilan yang sebelumnya diajukan pihak keluarga melalui kuasa hukum SHS LAW FIRM.
Dua surat telah disampaikan melalui jalur kelembagaan. Namun, hingga persoalan ini berkembang sampai pada penetapan tersangka dan penahanan Aswandi oleh Kejari Musi Banyuasin, pihak pengadu mengaku belum memperoleh jawaban maupun penjelasan resmi mengenai tindak lanjut pengaduan tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: Di mana fungsi pengawasan internal Kejaksaan ketika masyarakat meminta kejelasan atas proses penegakan hukum yang sedang berjalan?JAMWAS tidak boleh hanya hadir sebagai institusi administratif yang menerima laporan, mencatat surat, lalu membiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian.
Pengawasan internal harus mampu memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan profesional, objektif, transparan, dan tidak mengabaikan hak-hak hukum warga negara.
Bagi AMUK SUMSEL, persoalan ini bukan semata-mata membela seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum. Ini menyangkut prinsip fundamental negara hukum: setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil, kepastian hukum, serta proses penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
SOROT SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016, UJI KETEPATAN PENERAPANNYA DALAM PERKARA ASWANDI! AMUK SUMSEL secara khusus meminta JAMWAS RI mengevaluasi penetapan tersangka Aswandi berdasarkan surat penetapan Nomor: XXX/L.6.16/Fd.2/11/2026 tanggal 9 November 2026.
Dalam tuntutannya, AMUK SUMSEL menyoroti relevansi dan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, khususnya mengenai kriteria pembeli beriktikad baik dalam perkara yang berkaitan dengan transaksi dan penguasaan hak atas tanah.
Menurut AMUK SUMSEL, aspek iktikad baik, riwayat perolehan hak, serta konstruksi hukum yang digunakan dalam penanganan perkara harus diuji secara cermat dan objektif. Jangan sampai aspek hukum yang seharusnya menjadi bagian penting dalam menilai suatu peristiwa justru terabaikan.
AMUK SUMSEL mendesak agar JAMWAS tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga memastikan apakah penanganan perkara telah dilaksanakan sesuai kewenangan, prosedur, standar profesionalitas, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penetapan tersangka dan penahanan. Penegakan hukum harus berdiri di atas alat bukti yang sah, prosedur yang benar, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.
TUJUH TUNTUTAN AMUK SUMSEL KEPADA JAMWAS KEJAGUNG RIDalam aksi tersebut, AMUK SUMSEL membawa sejumlah tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak JAMWAS Kejaksaan Agung RI segera mengevaluasi penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, khususnya penetapan tersangka Aswandi pada 9 November 2026.
2. Mendesak JAMWAS RI memberikan jawaban dan penjelasan resmi atas dua surat permohonan keadilan yang telah disampaikan melalui kuasa hukum SHS LAW FIRM.
3. Mendesak dilakukannya pemeriksaan dan penelaahan terhadap pengaduan masyarakat sesuai kewenangan pengawasan internal Kejaksaan.
4. Meminta evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan perkara, termasuk dasar hukum dan prosedur penetapan tersangka serta penahanan.
5. Mendesak adanya transparansi dan kepastian hukum dengan tetap menguji relevansi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 terhadap substansi perkara.
6. Meminta agar seluruh hak hukum Aswandi sebagai tersangka tetap dihormati dan dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Mendesak JAMWAS RI menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan secara tertulis kepada pihak pengadu atau kuasa hukumnya.
ULIL MUSTOFA: KAMI TIDAK MEMINTA HUKUM DIHENTIKAN, KAMI MENUNTUT HUKUM DIJALANKAN SECARA ADIL!
Koordinator Lapangan AMUK SUMSEL, Ulil Musthofa, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan konstitusional untuk mendorong hadirnya pengawasan yang objektif terhadap institusi penegak hukum.
“Kami datang bukan untuk meminta Kejaksaan menghentikan penegakan hukum. Kami justru ingin memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Jangan sampai masyarakat yang telah menempuh jalur pengaduan secara kelembagaan justru tidak mendapatkan kepastian atas laporan yang disampaikan” Terang Ulil
Kalau dua surat permohonan keadilan saja belum mendapatkan kejelasan, sementara proses perkara sudah bergerak hingga penetapan tersangka dan penahanan, maka wajar apabila publik mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan internal Kejaksaan. JAMWAS harus memberikan penjelasan, bukan membiarkan persoalan ini menggantung tanpa kepastian.
“Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan meminta JAMWAS RI melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyampaikan hasil tindak lanjut secara tertulis.”Kami percaya bahwa hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar instrumen kewenangan. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum.
Jangan sampai prinsip praduga tak bersalah hanya menjadi slogan yang indah di atas kertas.”KONTROL SOSIAL BUKAN ANCAMAN, MELAINKAN BAGIAN DARI DEMOKRASI!AMUK SUMSEL menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Aksi akan dilaksanakan melalui orasi, pembentangan spanduk, pembacaan pernyataan sikap, serta penyerahan dokumen pengaduan dan tuntutan kepada JAMWAS RI.AMUK SUMSEL memastikan seluruh rangkaian aksi dilaksanakan secara damai, tertib, tidak anarkis, dan tetap menghormati hak masyarakat lainnya.
Kami tidak sedang meminta keistimewaan hukum. Kami sedang menuntut agar hukum tidak kehilangan keadilannya. Sebab, ketika pengaduan masyarakat tidak memperoleh kejelasan, ketika pengawasan dipertanyakan, dan ketika kepastian hukum menjadi tanda tanya, maka suara publik menjadi penting untuk mengingatkan bahwa institusi negara bekerja untuk kepentingan keadilan.
Comment