RadarSumsel.com, Palembang– Sebanyak 110 Kepala Keluarga (KK) yang merupakan warga Perumahan Kluster Alexandria RT 68 RW 19, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, untuk mempertahankan keanggotaan mereka di wilayah Kota Palembang sudah bulat.
Mereka menolak untuk bergabung ke dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang.
Representatif dari warga Perumahan Kluster Alexandria menyampaikan sikap ini ketika menerima kunjungan dari Ketua Pansus I DPRD Palembang, Firmansyah Hadi, pada Sabtu (5/8/2023).
“Kami merasa bahwa penanganan sengketa batas antara Palembang dan Banyuasin tidak sepenuhnya memperhatikan dan mengutamakan aspirasi dari warga Kluster Alexandria,” jelas kuasa hukum warga Alexandria Sofhuan Yusfiansyah, dilansir dari SuaraPublik.Id, Sabtu(5/8/2023).
Menurutnya “Hal ini terbukti dari tidak adanya sosialisasi mengenai diterbitkannya Permendagri Nomor 134 tahun 2022 di kedua wilayah terkait,”
Lebih lanjut Sofhuan menyatakan, bahwa mereka telah mengajukan gugatan Judicial Review (ujian materi) terhadap Permendagri Nomor 134 tahun 2022 tersebut ke Mahkamah Agung.
“Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak agar gugatan kami diterima oleh Mahkamah Agung. Termasuk dukungan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Khususnya Pemerintah Kota Palembang,” tambah Sofhuan, didampingi tim pengacara warga Kluster Alexandria yang tergabung dalam HS Law Firm Palembang.
Mengapa perlu melibatkan Pemda dan legislatif? Menurut Sofhuan, berdasarkan data yurisprudensi, hampir 80 persen dari gugatan uji materi terkait batas wilayah yang diajukan oleh pemerintah diterima oleh Mahkamah Agung.
Sementara itu, hanya 20 persen dari gugatan yang diajukan oleh masyarakat yang diterima. “Artinya, kemungkinan besar bahwa gugatan uji materi yang diajukan oleh pemerintah akan lebih berhasil. Oleh karena itu, kami mendorong Pemkot Palembang untuk ikut membantu perjuangan warga Kluster Alexandria,” tegasnya.
Di sisi lain, “DPRD Palembang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengajuan Judicial Review. Atas Permendagri Nomor 134 tahun 2022 ini melalui APBD Perubahan,” ungkap Ketua Pansus 1 DPRD Kota Palembang Firmansyah Hadi
Firmansyah menyatakan, “dukungannya terhadap pengajuan gugatan uji materi atas Permendagri Nomor 134 tahun 2022,”tegasnya(**)
Comment