RadarSumsel.com, Jakarta- Menanggapi munculnya usulan penundaan pemilu 2024 karena alasan ongkos pemilu yang mahal. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDI Perjuangan mengusulkan perubahan sistem proporsional terbuka.
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pihaknya mengusulkan agar sistem proporsional terbuka yang dipakai saat ini diubah dengan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup yang terakhir dipakai dalam Pemilu 2004.
“tingginya biaya pemilu disebabkan penerapan sistem proporsional daftar terbuka. Sebab itu, ia menyarankan pemilu mendatang memakai sistem proporsional tertutup”,katanya
“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai,” kata Hasto dalam keterangannya, Ahad (27/2/2022).
Dikatakan Hasto, dengan sistem proporsional tertutup penyelengaraan pemilu relatif tak akan banyak memakan biaya.
“Belajar dari Pemilu 2004 dengan pemilu legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp3,7 triliun,” imbuhnya.
Lewat sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Sistem itu berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih nomor urut atau kader dalam pemilihan legisltif.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan partainya berkomitmen untuk setia pada konstitusi dengan menolak wacana penundaan Pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada Rabu (23/2/2022).
Menurut Hasto, tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo berdasarkan hasil survei teranyar, mestinya dimaknai sebagai legacy Presiden, alih-alih mendukung perpanjangan masa jabatan. Terlebih, pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati jadwal Pemilu 2024 pada 14 Februari.
“Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” ucap Hasto.(**)
Comment