by

LKPJ Bupati Banyuasin tahun 2020, ini Catatan Rekomendasi M.Nasir Anggota DPRD Fraksi Golkar

-Sumsel-246 views

RadarSumsel.com—PALEMBANG. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin tahun 2020 menjadi perhatian serius bagi anggota DPRD Fraksi Partai Golkar M.Nasir dengan memberikan catatan dan rekomendasi untuk bahan evaluasi dan referensi program pembangunan Banyuasin ke depan. Selasa, 27/4/2021

Dalam pembahasan LKPJ dibahas bersama Asisten II dan Asisten III Kabupaten Banyuasin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan materi pembahasan terkait dengan Program Pembangunan yang sudah dilaksanakan Tahun 2020.

Sebagai Anggota DPRD mitra sejajar dengan Bupati, M. Nasir memberikan catatan strategis sekaligus rekomendasi sebagai evaluasi terhadap LKPJ Bupati. Untuk program pembangunan ke depan, harus mempertimbangkan azaz pemerataan, keadilan berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan partisipatif, agar semua masyarakat Banyuasin dapat merasakan out put dan outcame pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

  “Saya memberikan masukan penting untuk dipertimbangkan dan dikaji secara komprehensif rencana pembangunan berbasis kebutuhan lokal desa dan kelurahan dengan pendekatan beaten up  dengan mengalokasikan pembangunan Infrastruktur setiap Desa dan Kelurahan alokasikan anggaran minimal sebesar Rp 1 Milyar satu desa dalam 1 tahun Anggaran” Jelas M.Nasir saat ditemui awak media.

Lebih lanjut ia menambahkan, dari evaluasi LKPJ saya menilai masih banyak sektor pembenahan infrastruktur, fasilitas umum kebutuhan mendasar khususnya jalan menghubungkan lintas kecamatan dan desa banyak belum tuntas, untuk itulah saya merekomendasikan agar rencanan pembangunan ke depan harus berbasis data dan program pembangunan yang berkesinambungan dan terintegral lintas sektoral.

Saya menilai masih banyak program kerja dan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah OPD belum singkron dengan OPD lainnya, maka itu saya minta agar perencanaan terintegrasi dan saling menguatkan masing-masing OPD, tidak boleh ada ego sektoral. Ujar Politisi Golkar itu.

Dalam  rapat juga saya menegaskan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banyuasin dengan Beban Gaji dan Tunjangan di bebankan pada APBD kabupaten Banyuasin berdasarkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

“Jangan sampai PPPK sudah berjalan dan orangnya sudah di SK kan, alokasi pendanaan kita tidak ada atau tidak dianggarkan jauh sebelumnya, karena ini akan mempengaruhi kinerja pegawai dan stabilitas kerja OPD” Tegas Nasir Politisi Muda Alumni HMI

Persoalan penting  juga menjadi sorotan M.Nasir terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin tahun 2020 hanya mencapai 7.94%. ini menjadi warning bagi Bupati untuk mgevaluasi kinerja OPD dan mengidentifikasi akar masalah, mengapa capainnya sangat rendah.

“Jika rencana dan capaian PAD tidak singkron dan tidak mencapai target, maka akan mengganggu postur APBD tahun berikutnya. Untuk itulah semua OPD harus meningkatkan kinerja dan menggali serta memaksimalkan potensi pendapatan daerah, Bupati harus memberikan rewad kepada instansi pemungut atau OPD yang menggarap PAD dengan memberikan tunjangan tambahan atas pertimbangan analisis beban kerja” Tutup politisi yang gemar olahraga Bulu Tangkis  

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *