RadarSumsel.com-Palembang. Setelah melakukan kajian lebih mendalam terhadap mekanisme perencanaan dan tata kelola anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dr. Hilmin menyatakan keyakinannya bahwa Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, memiliki komitmen yang kuat dalam berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Jum’at, 13/3/2025)
Dr. Hilmin yang juga menjabat sebagai Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut diperoleh setelah mempelajari secara komprehensif alur perencanaan anggaran daerah sebagaimana diatur dalam mekanisme tata kelola penganggaran dan pendanaan di dalam APBD.
Menurutnya, pemahaman publik terhadap pengadaan sarana dan prasarana di rumah dinas pimpinan DPRD perlu diluruskan secara objektif. Ia menegaskan bahwa rumah dinas Ketua DPRD sejatinya bukan sekadar fasilitas pribadi, melainkan ruang pelayanan publik yang secara fungsional menjadi tempat menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.
“Rumah dinas Ketua DPRD sesungguhnya adalah rumah masyarakat Sumatera Selatan. Hampir selama 24 jam tamu datang silih berganti membawa aspirasi dan berbagai persoalan daerah,” ujar Dr. Hilmin.
Ia menambahkan bahwa berbagai kelompok masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga organisasi kedaerahan dari kabupaten dan kota di Sumatera Selatan kerap memanfaatkan rumah dinas tersebut sebagai tempat berdialog dan menyampaikan aspirasi. Bahkan, menurutnya, Ketua DPRD menyediakan kamar khusus bagi tamu dari luar kota yang datang untuk menyampaikan aspirasi namun tidak memiliki tempat menginap di Palembang.
“Fakta di lapangan menunjukkan rumah dinas itu sangat aktif digunakan masyarakat. Banyak organisasi dari berbagai daerah datang untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, bahkan melakukan kegiatan sosial,” jelasnya.
Dr. Hilmin juga menilai bahwa keberadaan fasilitas di rumah dinas pejabat publik pada prinsipnya memiliki fungsi representatif yang sama dengan fasilitas rumah dinas kepala daerah, yaitu sebagai sarana pelayanan publik dan bentuk penghormatan kepada tamu yang datang membawa kepentingan masyarakat.
Terkait isu yang sempat viral mengenai rencana pengadaan meja biliar di rumah dinas Ketua DPRD Sumsel, Dr. Hilmin menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari inisiatif pribadi Ketua DPRD. Ia menyebut ide tersebut muncul dari aspirasi sejumlah komunitas olahraga, termasuk dari Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), yang kerap berkunjung ke rumah dinas.
Menurutnya, banyaknya tamu yang datang terkadang harus menunggu di ruang tamu, sehingga muncul usulan agar tersedia fasilitas olahraga ringan yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama menunggu pertemuan.
“Informasi ini penting diketahui publik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Usulan itu berasal dari komunitas olahraga yang sering datang ke rumah dinas,” kata Dr. Hilmin.
Secara pribadi, Dr. Hilmin juga mengaku telah lama mengenal sosok Andie Dinialdie sejak masa aktivisme mahasiswa dan kegiatan mahasiswa pencita alam yang sangat bersahaja dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ia menilai karakter kepemimpinan Andie tetap konsisten hingga saat ini.
“Saya mengenal beliau sejak aktif di Mapala dan gerakan mahasiswa. Kehidupan beliau sangat sederhana dan bersahaja. Hingga sekarang karakter aktivis yang peduli kepada masyarakat masih sangat kuat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Hilmin menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua DPRD terkait wacana penganggaran meja biliar tersebut. Dari komunikasi itu diperoleh informasi bahwa rencana tersebut masih bersifat wacana dan akan ditinjau kembali.
Bahkan, menurut Dr. Hilmin, Ketua DPRD telah meminta Sekretariat DPRD untuk melakukan pencermatan kembali terhadap rencana anggaran tersebut.
“Beliau sudah meminta Sekretariat DPRD untuk melakukan evaluasi dan relokasi anggaran jika dinilai kurang tepat. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi aspirasi publik dan kepentingan masyarakat Sumatera Selatan,” tegasnya.
Dr. Hilmin menilai sikap tersebut merupakan bentuk kepemimpinan yang responsif terhadap kritik publik sekaligus mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran daerah.
Comment