by

Jaksa KPK Tuntut Bupati Non aktif Muara Enim 5 Tahun Penjara

-Sumsel-91 views

RadarSumsel.com, Palembang – Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Non Aktif Muara Enim dalam kasus gratifikasi pembangunan 16 proyek pembangunan jalan. Juarasah dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Juarsah juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa di wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 4.000.000.000 . Jika tidak dibayar maka harta bendanya akan disita dan jika tidak mencukupi maka dipenjara selama satu tahun.

Tuntutan itu disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Sahlan Effendi SH MH, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (8/10).

Jaksa KPK Ricky Benindo Magna menilai terdakwa telah terbukti menerima fee sebesar Rp 4 miliar dari proyek tahun 2018

“Uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi, sampai pencalonanan anak dan istrinya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang”. kata Ricky

Atas perbuatannya, Juarsah dinilai melanggar melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Terdapat sejumlah hal yang memberatkan dalam perbuatan Juarasah.

“Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa sebagai Kepala Daerah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” ujar Ricky

“Selama persidangan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak tidak jujur dan tidak mengakui, perbuatannya. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” tambah Ricky

Usai persidangan Juarsah tidak mempermasalahkan tuntutan jaksa. Terdakwa tetap optimis bebas dari jeratan hukum. Dirinya tetap menyangkal terlibat dalam lingkaran korupsi fee proyek pengerjaan jalan yang sudah menjerat banyak pejabat teras Pemkab dan anngota DPRD Muara Enim.

“Tidak masalah, sebagaimana dalam persidangan, saya tidak terbukti menerima fee. Tidak ada bukti yang bisa dibuktikan dalam persidangan. Saya tetap berkomitmen tidak ada gratifikasi,” ujar Juarsah.(*Ars)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *