by

Warning! Rekrutmen Panwascam dan PPK “Titipan” di Pilkada 2020

-Politik-193 views
Sri Sugeng Pujiatmiko

PENYELENGGARAAN Pilkada serentak tahun 2020 sebentar lagi akan digelar, tepatnya pada tanggal 23 September 2020. Sekitar kurang lebih 10 bulan lagi.

Proses penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 tahapan persiapan akan dimulai pada bulan Desember 2019 untuk pembentukan lembaga ad hoc, yaitu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Pembentukan Panwascam dan PPK melalui proses seleksi yang dimulai bulan Desember 2020. Terhadap Panwascam, rekrutmen akan dilakukan oleh Panwas kabupaten/kota.
Tetapi oleh karena Panwas kabupaten/kota belum terbentuk, “sementara diwakili” oleh Bawaslu kabupaten/kota. Sedangkan rekrutmen PPK akan dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020.

Melihat residu penyelenggaraan Pileg dan Pilpres tahun 2019, masih sangat terasa dalam benak peserta Pemilu, masyarakat dan pemerhati Pemilu, khususnya terkait dengan tugas penyelenggara Pemilu.

Waktu itu banyak tudingan penyelenggara Pemilu diduga tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, baik Bawaslu kabupaten/kota beserta jajaran dan KPU kabupaten/kota beserta jajaran.

Banyak penyelenggara Pemilu yang digugat secara etik di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan ada rekomendasi lembaga pengawas Pemilu untuk dilakukan rekapitulasi ulang atau penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Bahkan ada pula yang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan hasil Pemilu, dan putusan MK dilakukan penghitungan atau pemungutan suara ulang.

Kinerja penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK dan Panwascam), desa (PPL dan PPS), dan TPS (KPPS dan Pengawas TPS) tersebut, harus menjadi catatan bagi Bawaslu dan KPU kabupaten/kota untuk menyeleksi penyelenggara pemilihan ad hoc yang akan melaksanakan tugas-tugasnya pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

Memang tidak mudah bagi Bawaslu dan KPU kabupaten/kota untuk melakukan seleksi terhadap penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan. Di mana untuk PPK ada pembatasan terkait dengan masa tugas sebagai PPK, yakni yang pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai PPK tidak boleh untuk mendaftar kembali.

Bagi Panwascam, memang tidak ada pembatasan terkait dengan 2 (dua) kali menjabat sebagai Panwascam. Tetapi terhadap calon, sepatutnya memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengawasan pemilu, dan memahami penegakan hukum.
Itulah kesulitan KPU kabupaten/kota dalam merekrut PPK dan Bawaslu kabupaten/kota dalam merekrut Panwascam.

Di sisi lain bagi PPK yang masih menjabat 1 (satu) kali di PPK tetapi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 terindikasi telah melanggar etika maupun tugasnya selaku PPK, demikian pula bagi Panwascam yang juga terindikasi tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas Pemilu dan asas-asas penyelenggaraan pemilu, akan menjadi catatan, dan bukan melihat latar belakang, ikatan saudara, ikatan organisasi, agama, ras, suku yang dijadikan pertimbangan oleh Bawaslu kabupaten/kota dan KPU kabupaten/kota.

Proses rekrutmen Panwascam nantinya akan dipersoalkan atau tidak, maka diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, karena secara hukum yang berhak untuk melakukan rekrutmen Panwascam adalah Panwas kabupaten/kota dan bukan Bawaslu kabupaten/kota.

Penulis khawatir dalam rekrutmen Panwascam yang dilakukan Bawaslu kabupaten/kota akan menuai gugatan dari calon yang tidak lolos, menggugat legitimasi Bawaslu Kabupaten/Kota terkait proses rekrutmen Panwascam.

Lantas kreteria apa yang akan dijadikan Bawaslu dan KPU kabupaten/kota dalam merekrut lembaga ad hoc, yaitu Panwascam dan PPK dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020?
Karena tugas-tugas yang akan mereka emban dalam penyelenggaraan pilkada bupati atau wali kota dalam ruang lingkup yang terbatas pada tingkat kabupaten/kota, sangat rentan konflik antar kandidat dan pendukungnya, khususnya pada tahapan kampanye, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Dari beberapa pengalaman Pilkada, kejadian itu tidak dapat terhindarkan dalam sebuah kompetisi. Maka, bagi Bawaslu dan KPU kabupaten/kota kondisi itu dijadikan sebagai landscape dalam memilih calon Panwascam dan PPK yang diharapkan dapat memberikan warna demokrasi yang lebih baik

Ada beberapa kreteria yang dapat digunakan sebagai guide dalam merekrut calon anggota Panwascam dan PPK yang dapat menghasilkan team work yang solid sesuai dengan harapan. Memang kita semua menghendaki dan memilih orang-orang yang menjabat Panwascam dan PPK dengan kreteria yang ideal.

Tetapi mencari orang-orang untuk ditempatkan dalam jabatan penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan tidak mudah. Panwascam dan PPK ditempatkan dalam posisi sebagai penghubung dan di tengah-tengah antara desa dengan kabupaten/kota, dan bersentuhan langsung dengan para pendukung kandidat.

Sehingga diperlukan orang yang memang memenuhi kreteria yang dikehendaki untuk mengelola penyelenggaraan tahapan pemilihan terselenggara dengan baik, kondusif, dan sesuai dengan asas-asas Pemilu dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu.

Paling tidak, calon anggota Panwascam dan PPK harus memiliki kriteria, antara lain:

  1. Kapasitas bagi calon dapat menunjukkan kemampuan dalam memecahkan sebuah masalah atau problem solving skill, yang dapat dilihat dari cara mengelola waktu, karena tahapan penyelenggaraan Pilkada telah ditentukan tahapan, jadwal, dan programnya. Sekaligus bisa mengatasi stres akibat beban pekerjaan yang berat.
  2. Kreativitas cara berfikir untuk menemukan dan menciptakan suatu ide dalam menyelesaikan suatu persoalan.
    Kreteria ini sangat penting, karena konflik dalam tahapan kampanye dan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara akan sangat dinamis, sehingga perlu orang cerdas dan cepat dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.
  3. Karakter adalah watak, sifat serta pembawaan dasar dari seseorang manusia yang dapat ditunjukkan dalam bersikap, berinteraksi, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
    Karakter pada diri seseorang dapat dilihat dari sopan santun, cara merespon suatu kejadian, dan kemampuan mengendalikan emosi.
  4. Kapabilitas adalah kemampuan dasar untuk melakukan tugas, kemampuan ini mencakup nalar, cara berfikir sistematis dan kecerdasan. Untuk menentukan tingkat kapabilitas dapat dilakukan dengan cara test dan wawancara. Tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, sertifikat, piagam, karena semua itu belum tentu relevan dengan kemampuan yang sebenarnya.
  5. Komitmen adalah janji atau keteguhan hati dari dalam diri seseorang kepada orang lain yang tercermin pada tindakannya. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi akan memiliki kesungguhan dalam menyelesaikan tugas meskipun berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan atau kesulitan sekalipun. Komitmen ini menjadi kreteria penting dalam memilih calon Panwascam dan PPK, karena ketika terjebak dalam kondisi sulit, tidak akan lari dari kenyataan.
  6. Kompabilitas merupakan kemampuan dalam mengerjakan beberapa tugas atau bekerja sama dengan orang lain atau tim dengan baik. Ini menjadi penting, karena kepemimpinan di Panwascam dan PPK bersifat kolektif-kolegial, sehingga kerjasama tim menjadi penting, dan bukan sama-sama kerja. Sehingga sinergitas antar anggota yang lain akan sangat menentukan untuk menjadi tim yang baik. Jika ada salah satu saja yang tidak dapat bekerja sama, maka tanda-tanda akan terjadi konflik internal baik di Panwascam atau di PPK.
  7. Kredibilitas adalah kualitas atau kekuatan yang dimiliki seseorang untuk mampu menimbulkan kepercayaan dari orang lain.
    Menilai diri sendiri itu adalah sombong. Maka, apakah anda kredibel atau tidak, orang lain yang akan menilai. Jika anda tidak kredibel, akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan publik. Track record dalam riwayat pekerjaan atau bagi yang pernah menjadi Panwascam atau PPK akan lebih mudah untuk menilai apakah mereka kredibel atau tidak, dan perlu dipertahankan atau tidak.

Kriteria di atas nampaknya akan sulit dipenuhi ketika kriteria tersebut akan diberlakukan secara kumulatif dan fair. Tetapi paling tidak akan menjadi guide bagi Bawaslu kabupaten/kota dan KPU kabupaten/kota dalam proses memilih calon Panwascam dan PPK.

Dalam proses rekrutmen lembaga apapun hampir pasti kepentingan-kepentingan akan selalu menghiasi proses itu dan publik tidak mengingkari itu, baik kepentingan keluarga, organisasi, agama, ras, suku, selain titipan-titipan dari berbagai pihak.

Memang regulasi tidak melarang, tetapi secara etik tidak layak dan patut untuk dijadikan pertimbangan. Yang dilarang dalam proses rekrutmen itu adalah tidak berada dalam ikatan perkawianan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Jika anda dalam memilih dan menentukan Panwascam dan PPK atau memilih anggota apapun hanya berpegang pada kepentingan dan “titipan”, maka tidak akan menghasilkan tim yang baik dan solid. Tetapi tim yang sulit untuk dikendalikan, karena hanya didasarkan pada kepentingan dan bukan pada kriteria di atas

Kepentingan dan titipan itu tidak akan bisa terhindar dalam proses seleksi apapun, badan atau lembaga satu tingkat di atasnya, parpol, penyelenggara Pemilu yang lain, teman, saudara, bupati atau wali kota, dan seterusnya, juga sangat mungkin akan “titip orang” untuk dipilih menjadi Panwascam atau PPK.

Kondisi ini tidak bisa terhindar, lalu bagaimana sikap Bawaslu kabupaten/kota atau KPU kabupaten/kota dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Jika sikap profesional dan proporsional dikedepankan dalam proses rekrutmen tersebut, maka akan selamat menghasilkan tim yang baik dan solid.
Tapi “biasanya” Bawaslu kabupaten/kota dan KPU kabupaten/kota akan sulit menghindari situasi dan kondisi “titipan” tersebut.

Jika dilakukan tes atau wawancara, semua itu hanya tahapan yang secara formal dilalui dan sangat kemungkinan hasilnya bisa diatur. Maka, dalam situasi dan kondisi apapun nampaknya akan sulit untuk menghindari “titipan” tersebut. Itulah, masyarakat dan calon yang akan mendaftarkan diri jangan menjadi bagian dari “titipan” itu, tapi jadilah “pengawas” dalam proses rekrutmen, sebenarnya rekrutmen.

Bawaslu kabupaten/kota dan KPU kabupaten/kota jangan terjebak pada “kepentingan” dan “titipan”, karena kinerja yang dipertaruhkan dan bukan pada “asal ada Panwascam dan PPK”, namun kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan.

Hadirnya Panwascam dan PPK atau Bawaslu kabupaten/kota serta KPU kabupaten/kota tidak hanya sekadar memenuhi kuota jumlah personel saja. Tanpa didukung kapasitas, kapabilitas dan komitmen, maka kehadiran anda hanya sebagai pelengkap semata dalam proses demokrasi tanpa memberikan makna apa-apa. Sedangkan publik akan selalu menunggu hasil kinerja anda.

Ditulis Oleh : Sri Sugen Pujiatmiko

Artikel ini telah diterbitkan oleh https://www.wartabromo.com

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *