by

ANAK AMANAH TUHAN, INVERSTASI MASA DEPAN BANGSA

Opini Dr. Hilmin, M.Pd

Akademisi Pemerhati Anak

Fenomena sosial kekerasan fisik dan psikis atas eksploitasi anak merupakan peristiwa lama yang terus berlangsung di keseharian kita semua, hampir ada di setiap kota-kota besar. Belakangan ini kejadian di Palembang yang cukup menggemparkan jagat media sosial, beredar vedio kekerasan terhadap anak yang dipukul oleh neneknya diduga karena kurang memberikan setoran hasil mengemis. Kejahatan kriminal, anak dibuat sebagai alat produksi ekonomi, anak dijadikan pengamen jalanan, penjual asongan di persimpangan lampu merah, anak diberikan atribut badut jalanan ada juga anak sekujur badannya dicat berharap ada orang yang mengulurkan tangan memberi uang.

Kejadian ini terus berlangsung, laksana jamur yang tumbuh di musim hujan apalagi di bulan suci Ramadan, acap kali meningkat pengemis yang sambil menggendong anak balita di pinggir jalan persimpangan lampu merah. Fenomena ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan lahirnya UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dibentuknya kementrian khusus dalam urusan anak, ditambah lagi hampir seluruh daerah telah ada peraturan daerah tentang perlindungan anak. Adanya operasi penyakit masyarakat (pekat) yang dilakukan oleh gabungan Pol PP dan aparat penegak hukum untuk melindungi anak, akan tetapi permasalah kejahatan terhadap anak masih saja ada dengan modus operandi yang beragam.

Dari rangkaian peristiwa dan fenomona sosial terhadap anak jalanan, eksploitasi tehadap anak dengan orientasi ekonomi, merupakan persoalan panjang dan kompleks untuk diurai, kehidupan latar belakang anak yang rentan dengan eksplotasi dan kekeran, tidak lepas dari lingkungan dan pergaulan sanga anak dibesarkan, kondisi ekonomi keluarga yang dekat dengan kemiskinan, pendidikan dan pemahaman orang dewasa dalam menempatkan anak. Untuk  menyelesaikan masalah ini semua, dibutuhkan keterlibatan dan kesadaran kolektif dengan memposisikan peranan dan fungsinya masing-masing baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi penegak hukum, lingkungan masyarakat serta kesadaran dan pemahaman di dalam keluarga terhadap anak.      

UU 35 Tahun 2014 Pasal 20 negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dari pasal ini, sangat jelas bahwa untuk menjaga dan melindungi anak adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen dan sistem yang ada di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan terhadap anak;

Pertama, Upaya preventif dan promotif dalam meperlakukan anak sesuai dengan hak-haknya, ini menjadi urusan pokok untuk membangun kesadaran kolektif di seluruh lapisan masyarakat. Penguatan kelembagaan, fungsi pemerintah pusat dan daerah terutama Dinas teknis yang menangani urusan anak harus menjalankan program secara konsisten dan berkesinambungan urusan anak. Sangat tidak tepat jika diibaratkan, setelah ada kebakaran barulah diterjunkan mobil pemadam kebakaran, setelah ada kekerasan dan persistiwa viral kekerasan anak barulah pemerintah turun.

Kedua, Keberadaan pemerintah daerah harusnya memimiliki database anak dengan terintegrasi data diri anak sejak lahir, mulai anak dari keluarga mampu, keluarga miskin, kelurga hampir miskin. Dari data ini akan menjadi acuan dalam memetakan kondisi rawan kekerasan dan kantong-kantong daerah eksploitasi anak.

Ketiga, merujuk Pasal 22 UU 35 Tahun 2014 negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Anak. Dicermati dari pasal tersebut, sangat tegas amanah undang-undang bahwa tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan sarana prasarana sumberdaya manusia untuk mengurus anak agar terlindungi dari segala macam ancaman kekerasan dan pemenuhan hak-hak anak.

Tentu disini sangat dipengaruhi oleh komitmen penyelenggara negara dalam mengurus program yang berpihak dengan anak. Diperlukan sinkgronisasi dan harmonisasi regulasi dalam bentuk kebijkan dan program lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak kepolisian, kelompok masyarakat pengiat dan pemerhati anak. Sehingga urusan anak adalah urusan bersama yang dituntaskan secara kolegtif dan terintegrasi dengan menerapkan program yang sesuai dengan kondisi lokal daerah.

Keempat, Anak lahir, tumbuh dan berkembang dari keluarga. Maka sesungguhnya yang menjadi urusan paling mendasar adalah persiapan dalam berkeluarga. Perlu penguatan pendidikan keluarga agar memiliki bekal pemahaman pendidikan yang utuh terhadap anak, pendidikan pra nikah merupakan kewajiban bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan kehidupan rumah tangga baru, lalu kesiapan ekonomi untuk memenuhi kebutahan, pemahaman polah asuh dan asupan gizi anak. Dalam hal ini, pemerintah harus benar-benar selektif dan ketat dalam memberikan persetujuan atau izin menikah. Pemerintah memberikan pelayanan pendidikan pra nikah. Apabila tidak diperhatikan dan diurus secara baik bagi pasangan muda yang akan berkeluarga, sudah dapat dipastikan akan melahirkan masalah sosial baru bagi generasi anak.

Kelima,  Tanggung jawab sosial dan beban masyarakat untuk meciptakan ruang ramah anak dan lingkungan yang mejaga tumbuh kembang serta hak-hak anak. Karena memelihara dan menjaga anak merupakan ibadah sosial, anak adalah anugerah tuhan yang diturunkan ke muka bumi untuk mengisi dan menentukan arah masa depan bangsa, jika anak-anak hari ini baik maka baiklah wajah bangsa Indonesia ke depan, bayangkan jika anak-anak saat ini sudah dirusak secara fisik dan pisikisnya karean salah asuh, penganiayaan berat menyebabkan  cacat fisik dan mental blok, anak tidak terlindungi dari  bahaya narkoba sudah barang tentu anak akan menjadi tidak produktif, tidak bisa bersaing dan berkompetisi, akan menimbulkan masalah sosial baru di tengah masyarakat. 

Opini ini telah diterbitkan oleh Tribun Sumsel

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *