by

Banjir Rugikan Warga, Walhi Sumsel Akan Ajukan Class Action Gugat Pemkot Palembang

-Sumsel-220 views

RadarSumsel.com, Palembang – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi ) Sumsel bersama koalisi masyarakat dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan class action dan citizen lawsuit kepada Pemerintah kota Palembang terkait berbagai rentetan penyebab banjir dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Palembang dalam beberapa waktu terakhir ini.

Gugatan tersebut menyusul rilis Stasiun Klimatologi BMKG Palembang yang mencatat curah hujan sebesar 159,7 mm, Sabtu (25/12/2021). Curah hujan itu menjadi yang tertinggi sepanjang 31 tahun terakhir.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Sobri “Pemkot Palembang dinilai telah abai dan tidak memberikan respon yang maksimal terhadap peringatan BMKG Palembang yang mencatat curah hujan sebesar 159,7 mm, Sabtu (25/12/2021), sehingga masyarakat kota Palembang merasakan dampaknya, yakni banjir besar di hampir semua bagian wilayah,” seperti dikutip dari rmolsumsel.id (26/12/2021).

Bahkan lebih jauh, potensi peningkatan curah hujan ini telah dirilis pada 22 Oktober 2021 lalu dan terjadi akibat aktifnya fenomena La Nina”, kata sobri

Lebih lanjut, Sobri mengungkapkan ada beberapa poin yang akan masuk dalam gugatan berupa class action dan citizen lawsuit itu yakni, ” Pemkot Palembang abai dalam memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta dugaan pelanggaran tata ruang seperti alih fungsi rawa maupun daerah resapan, sehingga menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan di Kota Palembang.

“Kami memperkirakan luapan air dan terendam banjir hingga 30-40 persen wilayah Palembang. Kondisi tersebut memberikan banyak kerugian kepada warga, seperti rusaknya surat berharga, ijazah, bahkan kami dengar ada nyawa yang hilang akibat banjir hari ini,” cetus Sobri.

“Pemerintah kota Palembang, dalam hal ini Wali Kota Harnojoyo harus bertanggung jawab penuh dalam setiap kejadian yang merugikan masyarakat terkait banjir dan kondisi lingkungan yang rusak seperti saat ini”, kata Sobri

“Masyarakat punya hak untuk menuntut tanggung jawab yang sudah diatur dalam Undang-Undang, mencermati apa yang terjadi saat ini, kepemimpinan Harnojoyo bisa dikatakan pemerintahan yang tidak berwawasan lingkungan dan gagap bencana,” ungkap sobri.

Sebagai informasi, gugatan class action sudah dikenal di Indonesia dan beberapa kali diajukan perwakilan rakyat. Menurut Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, class action adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan pengertian class action yang tercantum pada UU di atas, maka kerugian yang dimiliki masyarakat dari banjir yang melanda Kota Palembang dan sekitarnya dapat digugat.(**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *