by

Tujuh Temuan BPK, Program Pengelolaan Infrastruktur Jalan di Sumsel Belum Efektif

-Sumsel-234 views

RadarSumsel.com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester I-2021 telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema penguatan infrastruktur.

Pada pemerintah Sumatera Selatan, Objek pemeriksaan yang dilakukan yakni kinerja atas efektivitas program preservasi jalan TA 2016 s.d. 2020 yang dilaksanakan pada Pemprov Sumatera Selatan.

Dari hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan jika tidak segera diselesaikan, maka dapat mempengaruhi efektivitas upaya peningkatan kemantapan jalan, jelas BPK seperti dikutip dalam laporan Ikhtisar Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2021, dikutip Jum’at (10/12/2021 ).

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas program preservasi jalan TA 2016 s.d. 2020 yang dilaksanakan pada Pemprov Sumatera Selatan, BPK mengungkapkan adanya 7 temuan yang memuat 7 permasalahan yakni :

Pertama, Program Perencanaan kegiatan preservasi jalan TA 2016 s.d. 2020 tidak didasarkan pada data dan informasi yang valid dan akurat, yaitu Dinas PUBMTR tidak memiliki database jalan yang mutakhir dan andal sebagai pendukung perencanaan program preservasi jalan.

Kedua, “Data hasil survei kondisi jalan tahun 2016 s.d. 2019 tidak valid dan akurat. Akibatnya, tujuan preservasi jalan yang dilakukan Dinas PUBMTR berpotensi tidak tercapai”.

Ketiga “Kegiatan perencanaan teknis fisik kegiatan preservasi jalan belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Hal ini ditunjukkan dengan perencanaan teknis belum sepenuhnya memperhitungkan kondisi riil di lapangan dan pertimbangan teknis yang memadai, yaitu belum memperhitungkan volume lalu lintas harian dan muatan sumbu terberat, serta perencanaan bangunan pelengkap jalan”.

Ke empat, “Penetapan anggaran belum optimal dalam mendukung capaian kemantapan jalan. Akibatnya, tujuan preservasi jalan berpotensi tidak tercapai”

Ke lima “Upaya Pemprov Sumatera Selatan dalam mitigasi faktor degradasi yang menghambat capaian kemantapan jalan belum sepenuhnya memadai. Dinas PUBMTR belum sepenuhnya melakukan upaya dalam pengendalian pemanfaatan rumija oleh pihak ketiga

Ke enam, “Dinas Perhubungan belum sepenuhnya melakukan upaya pengawasan dan penindakan kendaraan ODOL. Akibatnya, terdapat risiko penurunan fungsi jalan atas pemanfaatan rumija dan ODOL,

Ke tujuh, ” Penyalahgunaan wewenang atas penerbitan rekomendasi teknis dan pemberian izin pemanfaatan rumija”,

Terkait permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas PUBMTR untuk:

  1. Menugaskan Kepala Bidang PJJ untuk melakukan pemetaan penanganan jalan dan penyusunan sistem database informasi jalan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bidang PJJ/PPK yang tidak melakukan pengawasan dan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kondisi jalan.
  2. melakukan survei muatan terberat pada ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangannya dan menjadikannya sebagai bagian dari dokumen perencanaan pemeliharaan jalan, serta melaksanakan perencanaan kegiatan pemeliharaan jalan berdasarkan faktor penyebab kerusakan jalan untuk dapat menjaga umur rencana jalan.
  3. Membuat dan menetapkan SOP tentang pemberian rekomendasi pemanfaatan rumija, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPTK atas permintaan izin pemanfaatan rumija, serta berkoordinasi dengan OPD dan instansi terkait untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas kendaraan ODOL di wilayah Provinsi Sumatera Selatan“.tulis laporan BPK.(**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *