by

Dalami Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Periksa Petinggi PT Karya Utama Bangun Nusa

-Nasional-72 views

RadarSumsel.com, JakartaTim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Karya Utama Bangun Nusa, Bambang Sro Oetomo dan Komisaris Utama (Komut), Rachmat Setiawan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka diperiksa untuk tersangka Kadis PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori (HM).

“Pemeriksaan saksi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 , untuk tersangka Herman Mayori (HM),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (9/11/2021).

“pemeriksaan saksi dilakukan di Satbromobda Sumatera Selatan, Jalan Srijayanegara, Bukit Besar, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang”,kata Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap pekerjaan proyek APBD di Kabupaten Muba bersama tiga orang lainnya, Jumat (15/10/2021)

Ketiganya yakni Herman Mayori (HM), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin; Eddi Umari (EU), Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dan Suhandy (SUH), Direktur PT Selaras Simpati Nusantara.

Dari kegiatan OTT ini, tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada ajudan Bupati Dodi Reza Alex senilai Rp1,5 miliar. Jadi total uang yang disita KPK sebanyak Rp 1,77 miliar.

Atas dugaan tindak pidana tesebut, Dodi, Herman, dan Eddi yang disangka menerima suap dijerat dengan Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(**AD)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *