by

Muhammad Nasir Anggota DPRD Banyuasin Beri Perhatian Serius PDAM, “Air Bersih Kebutuhan Pokok, Rakyat Tidak Boleh Susah”

-Sumsel-486 views

RadarSumsel.com – BANYUASIN. Kecamatan Talang Kelapa seperti Sukajadi, Tanah Mas dan Kenten Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan kesulitan mendapatkan air bersih. PDAM yang sudah ada dikabarkan tindak sanggup memenuhi kebutuhan warga yang ada di Kecamatan tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Muhammad Nasir mengatakan “Air  bersih itu adalah kebutuhan pokok dan mendasar bagi masyarakat, keberadaan PDAM itu harus dapat memenuhi kebutuhan itu, rakyat akan sehat dan kuat kalau air bersih tercukupi, dan rakyat tidak boleh susah” Jum’at, 05/03/2021

Lanjut Nasir,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin mestinya mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk pembenahan sistem tata kelola PDAM di Banyuasin. Begitupun juga pihak pengelola PDAM Direkturnya juga harus banyak belajar dengan PDAM di Kota Palembang temntang pengelolaan dan sistem kerja yang baik dengan memaksimalkan dana secara efektif dan efisien”

 “Pada saat kita baca dan pelajari APBD tahun 2021 yang sudah ditetapkan itu, penyertaan modal di PDAM itu tidak ada. Setelah dikonfirmasi pihak Perkimtan, ternyata memang tidak ada anggaran. Padahal Kalau kita mau repsonsif, mestinya tahun 2021 dengan adanya rancangan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 500 Miliar mestinya di alokasikan disitu,”Jelas Nasir Anggota Fraksi Partai Golkar

Lebih dari itu Pria yang gemar olah raga bulu tangkis itu menuturkan, Sudah seharusnya ada langkah dari Pemkab Banyuasin untuk memikirkan PDAM, dengan adanya peminjaman dana PEN Rp 500 Miliar harusnya dapat mengakomodir kebutuhan dana pembenahan sarana prasana dan system di PDAM agar perusahaan air minum itu dapat beroperasi dengan baik

Kapan lagi Pemkab Banyuasin untuk membenahi PDAM. Jika kita cermati adanya hutang pemkab minjam harus dibalikkan dalam waktu cukup lama, dengan dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun, dengan pembagian pertahun Rp 100 Miliar dan bunga 5 % artinya ada 125 M yang harus dikembalikan tahun 2023 ke atas. Paparnya.

“Tapi kalau PEN dikembalikan pada tahun 2022, artinya pinjaman dari Bank Sumsel Babel masih ada Rp 125 Miliar yg harus dikembalikan, ditambah PEN artinya ada sekitar Rp 240 Miliar yang harus dikembalikan, beban bunga dan Pokok,” Jelas Nasir yang juga Mantan Aktivis HMI

Lanjut Nasir menerangkan. Sudah ada informasi dari Perkimtan Sumsel, Solusi kita adakan kerja sama ke swasta, pihak swasta dari pihak ATS atau lainnya. kita minta agar terealisasi, jadi pihak swasta mengirimkan debit airnya kepada PDAM, dan PDAM menyalurkan kepada masyarakat dan menagih. PDAM kalau tarifnya tinggi, tinggal nanti dipikirkan untuk mensubsidinya, solusi ini harus dikaji dengan baik oleh pihak pengelola PDAM.

Sementara itu, Pemkab Banyuasin diwakili Sekda Banyuasin, Senen Har mengatakan mengenai alokasi anggaran PDAM tidak bisa memakai APBD murni karena memang membutuhkan biaya besar. Pemkab Banyuasin saat ini sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya meminta bantuan gubernur.

“Tidak ada pencoretan terhadap anggaran PDAM, kalau mau menyelesaikan di Talang Kelapa saja butuh dana sekitar Rp 125 Miliar. ini sedang di garap, bahwa PDAM Perumda ATS sebagai curah, kita membenahi distribusinya, sedang proses kerjasama dan sudah diusulkan bantuan Gubernur,”katanya.

Menurut Sekda, untuk wilayah Kenten saja membutuhkan Rp 60 Miliar. Pernah dicoba melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, ketika dianalisis, ternyata kita mampu. Dari kerjasama tersebut ternyata air yang dijual sebesar Rp 8 Ribu – 9 Ribu per meter kubik, sedangkan sekarang ini Rp 3 ribu saja masyarakat tidak mampu.

“Selama masa jabatannya, Bupati Banyuasin akan menyelasikan masalah PDAM. Penyelesaian ini membutuhkan dana yang tidak Kecil dan tidak bisa memakai dana APBD Murni, pemerintah baru mampu subsidi pembayaran listrik setiap bulan yang dikeluarkan PDAM,”tandasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *