by

DPRD soroti Pemkab Banyuasin Terkait Rencana Pinjaman Daerah 500 Miliar

-Sumsel-290 views

RadarSumsel.com, Banyuasin — Anggota DPRD Banyuasin menyoroti pemkab Banyuasin terkait rencana pinjaman daerah  Rp. 500 Miliar, pasalnya pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melakukan peminjaman dana keperbankan sebesar Rp. 288 Milyar telah digunakan untuk pembangunan Kecamatan dengan waktu 3 tahun plus beban bunga. Sehingga jika Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali berencana melakukan pinjaman Rp. 500 Miliar ke pemerintah pusat maka menjadi beban tambahan.

Kondisi tersebut dikahwatirkan anggota DPRD Fraksi Golkar akan membebani APBD Banyuasin.

Menurut M. Nasir anggota DPRD Banyuasin dari fraksi Golkar “ ada beberapa ketentuan pinjaman daerah pertama Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005, sebagaimana diubah menjadi PP No. 30 tahun 2011, yang terakhi PP No. 56 tahun 2018 terkait dengan pinjaman daerah, apa itu pinjaman daerah ialah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat dari uang sehingga daerah tersebut mempunyai kewajiban mengembalikan kepihak yang pinjaman yang di kembalikan ini ada 3 macam; pokok, bunga, dan beban”.  (12/01/21)

“Apakah kemampuan Kabupaten mampu untuk melakukan pengembalian dalam waktu kurang lebih 3 tahun yang akan datang, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah pinjaman itu harus lunas atau dikembalikan pada saat masa jabatan bupati itu belum berakhir, jadi sebelum berakhir hutang tersebut harus lunas”. Ujarnya

“Adapun landasan PP No. 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah itu adalah yang pertama Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang kedua UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang ketiga UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah ini semua ada keterkaitan dengan apa yang di maksud kemampuan keuangan daerah”. Jelas M. Nasir pada awak media

“Sebagai gambaran Kabupaten Banyuasin ditahun 2019 melakukan pinjaman sebesar Rp. 288 Milyar, yang mana kita mempunyai kewajiban apabila dikembalikan dalam jangka waktu 3 tahun kedepan, itu mempunyai kewajiban Rp. 124 Miliar dalam 1 tahun itu di angka 288, gimana nanti ada pinjaman berikutnya ?”.

“Apakah mampu pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal ini untuk menyelesaikan hutang baik pokok maupun plus bunga dalam waktu 3 tahun yang akan datang, kalau kita tidak mampu jangan dipaksakan nanti takut nya alokasi belanja untuk pegawai, barang jasa, dan modal ini bisa terhapus gimana nanti penyelengaraan pemerintah banyuasin kalo keuangan kita tidak ada”. Kata M. Nasir

Dana pinjaman Rp. 500 Milyar itu diakui oleh Sekda Banyuasin Senen Har untuk memulihkan ekonomi Banyuasin untuk membangun struktur berkelanjutan.

“Mempunyai wacana dan rencana untuk melakukan pinjaman ekonomi nasional yaitu melalui pinjaman daerah yang tentunya terfokus untuk membangun infrastruktur yang ada didalam Kabupaten Banyuasin”. Ujar Senen Har Sekertaris Daerah Kabupaten Banyuasin (12/01/21)

“Infrastruktur ini ada 11 jalan poros dan 18 jembatan yang menghubungkan jalan tersebut dengan demikian rencana ini difokuskan untuk infrastruktur dengan terkoneksinya antar Kecamatan maka harapannya bahwa hasil-hasil pertanian kemudian usaha-usaha masyarakat bisa diperoleh atau dijual ke kota dengan transportasi yang murah”. Kata Senen Har. (**rd)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *