by

Dugaan Praktik Monopoli Dana BOS, FP2I Monitoring Pembelian Buku Sekolah Diseluruh SD, SMP dan SMA Se-Sumsel.

RadarSumsel.com – Terkait adanya laporan dari beberapa pihak sekolah terhadap penyelenggaraan dana bos tahun ini. Yang disinyalir telah terjadinya dugaan praktek monopoli terhadap pengadaan buku yang menggunakan dana bos tahun 2020. Front Peduli Pendidikan Indonesia (FP2I) mengintruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan monitoring dan invetigasi ke sekolah-sekolah  SD,SMP,SMA  sekaligus pembentukan posko pengaduan kecurangan dunia pendidikan di seluruh wilayah kabupaten/kota dan provinsi di Sumsel.

Indikasi tersebut muncul setelah beberapa kepala sekolah dan penerbit yang tidak mau disebutkan namanya mengeluhkan bahwa pemesanan buku pada tahun ini tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimana adanya kebebasan sekolah untuk bisa memesan buku sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan.

Bahwa Pengadaan dana bos tahun ini dicurigai adanya unsur-unsur pemaksaan dari pihak Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah untuk memesan buku  sesuai dengan instruksi keinginan dari pihak dinas pendidikan, hal ini tidak sejalan sebagaimana dengan pelaksanaan tahun sebelumnya.

Meskipun pihak Dinas Pendidikan berdalih hanyalah mengarahkan, M.Sigit Muhaimin,S.H selaku Koordinator FP2I mengungkapkan, “bahwa pihak-pihak sekolah yang hendak melakukan pemesanan buku haruslah berdasarkan izin Dinas Pendidikan dan mengarahkan kepada pihak penerbit tertentu atas pilihan Dinas Pendidikan, itu merupakan praktek monopoli dan tidaklah dibenarkan,” ungkap M.Sigit Muhaimin saat kami mewawancarai ditempat, jumaat (03/07/2020)

Lanjut lagi beliau mengatakan.” Tindakan tersebut tidak lah sesuai dengan peraturan mendikbud No 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelakanaan bos yang menggunakan prinsip-prinsip Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS regular dapat dipertanggung jawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan dan Transparansi yaitu penggunaan dana BOS regular dikelola ecara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah,” tegasnya

Proses pengadaan buku untuk sekolah  SD dan SMP pada tahun ini yang haruslah melaksanakan pembelian melalui aplikasi Sistem informasi pengadaan buku (SIPLAH).

Terkait hal tersebutlah FP2I mengajak pihak seluruh wali murid dan seluruh elemen mayarakat untuk dapat mengadukan hal tersebut karena bertentangan dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat dimana yang berbunyi,  “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Terakhir FP2I mengultimatum kepada seluruh kepala sekolah SD,SMP,SMA dan dinas pendidikan di kab/kota dan Provinsi di wiayah Sumsel untuk tidak melakukan praktek monopoli dan meggunakan anggaran BOS sesuai dengan peraturan Hukum yang berlaku. (cy)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *