by

Musda X Golkar Sumsel; “Cacat Hukum Ada Mufakat Jahat Menjegal Adie Dinialdie Menjadi Ketua”

Radar Sumsel.com–Palembang, Perhalatan Musyawarah Daerah (Musda) ke X Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan untuk memilih ketua partai pohon beringin. berahir mosi tidak percaya dan Wolk Out (WO), ada tiga belas Kabupaten/ Kota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se-Sumatera Selatan ditambah organisasi Soksi, AMPI, MKGR, Al-Hidayah, Satker Ulama memilih keluar dari forum Musda. Karena dinilai sudah cacat hukum dan bertentangan dengan Juklak-2/DPP/GOLKAR/II/2020 Pasal 38 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur. (Kamis 5/3/20)

Safran Suprano peserta musda mewakili DPD AMPI Sumsel menjelaskan “Ada Mupakat Jahat Menjegal Adie Dinialdie Menjadi Ketua Golkar Sumsel” semenjak dari proses awal pelaksanaan Musda pimpinan sidang tidak netral dan cendrung otoriter dalam mengambil keputusan. Terang Safran

Lebih lanjut Safran mejelaskan, Pencalonan Adie Dinialdie sudah mencukupi syarat formil dan matril yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar Musyawarah Daerah Partai Golkar. Yang sangat kami sesalkan panitia Musda telah melanggar tata tertib, Juklak dan Peraturan Organisasi Partai Golkar. Juklak-2/DPP/GOLKAR/II/2020 Pasal 38 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur poin (B) ayat a, b, c, d, e dan f. Dalam huruf e. Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.

Proses klarifikasi dan konfirmasi sama sekali tidak dilaksanakan oleh panitia Musda SC dan OC. Ini bentuk kesengajaan dari pihak panitia untuk menghalangi Adie Dinialdie sebagai calon ketua Golkar. Padahal sebenarnya Adie Dinialdie telah menyerahkan berkas dukungan pencalonan dari 13 DPD Partai Golkar Kabupaten/ Kota sebagai syarat menjadi calon, namun panitia menyatakan dukungan tidak sah karena ganda. “Saya sudah bertengkar di Forum agar kiranya panitia membukak semu dokumen pencalonan dan disaksikan oleh peserta rapat”. Tegas Safran

Ini merupakan preseden buruk bagi partai Golkar, kami menyatakan pelaksanaan musda partai Golkar Sumsel ke X tidak sah, cacat prosedur dan melawan hukum yang berlaku di partai Golkar. Ujarnya

Sebagaimana diatur dalam Juklak-2/DPP/GOLKAR/II/2020 pada Pasal 30 (10) apabila Musda Provinsi sebagaimana dimaksud ayat 9 tidak berjalan tertib dan lancar Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dapat memindahkan tempat pelaksanaan Musda Prov. Maka atas dasar itulah kami  menilai musda harus diahiri dan diambil alih oleh DPP. Tutup Safran. (**UD)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *